 |
| Sekda Adel Linggi Ardi saat didampingi Kanwil Kemenkum NTB yang hadir di Pemkab Bima. |
 |
| Kanwil Kemenkum NTB pose bersama Sekda Kab Bima Adel Linggi Ardi. |
BIMA, TUPA NEWS.- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi, SE Rabu (06/05/2026) menerima kunjungan audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat di ruang rapat Sekretariat Daerah.
Dalam arahannya, Sekda Adel Linggi Ardi menjelaskan, pertemuan ini ditujukan untuk mempererat kolaborasi terkait edukasi produk hukum dan perlindungan potensi daerah.
Karena itu, sinergi ini penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola desa.
Adel berharap kehadiran perwakilan Kemenkum NTB dapat memberikan penguatan literasi hukum bagi perangkat desa maupun masyarakat. "Kami berharap perwakilan Kemenkumham NTB dapat membantu mengedukasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait produk-produk hukum yang ada, guna meminimalisir permasalahan hukum di tingkat desa," ujar Sekda.
Melalui audiensi ini, diharapkan tata kelola hukum di Kabupaten Bima semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat serta aset budaya daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih konkret. "Ada dua poin utama yang disarankan oleh Kanwil Kemenkumham NTB kepada Pemerintah Kabupaten Bima. "Menyarankan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Namun, hal ini memerlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum agar dukungan anggaran dan operasional memiliki dasar yang kuat," ujar Kakanwil.
Aspek lainnya, mendorong Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bima untuk segera melegalisasi dan mendaftarkan potensi kearifan lokal maupun produk khas Kabupaten Bima ke Kemenkum. Hal ini penting untuk mencegah klaim identitas budaya oleh daerah lain, tegasnya.
Pertemuan tersebut berlangsung khidmat dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Afifudin, SE., MM, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Fatahullah, S. Pd,, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Drs. H. Masykur, MM, Kepala BRIDA Bahrain, S. IP., M.Si dan Kabag Hukum Setda Kabupaten Bima Muchlis, SH. (TN - 03/Advetorial)
COMMENTS