BIMA, TUPA NEWS – Pemerintah Kabupaten Bima mengarahkan fokus utama alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk menuntaskan empat agenda prioritas pembangunan. Keempat agenda tersebut meliputi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan infrastruktur, hingga penguatan kemandirian ekonomi lokal.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Bima, Ady Mahyudi, saat menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Jumat (13/11/2026).
Di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muh. Erwin, S.IP., M.IP., didampingi dua unsur pimpinan lainnya, Ny. Murni Suciyanti dan Muh. Nazaruddin, S.H., Bupati Ady Mahyudi menjelaskan bahwa keempat agenda prioritas itu dirancang secara komprehensif untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Bupati merinci, agenda pertama yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada reformasi birokrasi berorientasi hasil serta integrasi layanan publik digital demi terwujudnya pelayanan yang transparan. Kedua, pembangunan manusia unggul yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing SDM Bima melalui perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
"Agenda strategis lainnya adalah akselerasi infrastruktur wilayah yang diwujudkan lewat penyediaan infrastruktur dasar secara inklusif untuk memperlancar konektivitas dan pertumbuhan ekonomi," jelas Bupati.
Langkah tersebut, lanjutnya, turut ditopang oleh agenda keempat berupa penguatan kemandirian ekonomi lokal melalui optimalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan UMKM berbasis komoditas unggulan daerah.
Dalam pidato pengantarnya yang juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala perangkat daerah tersebut, Bupati memaparkan postur garis besar Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2,045 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 4,96 persen akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Rincian pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 228,78 miliar, Pendapatan Transfer Rp. 1,806 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 10 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2,044 triliun (turun 7,89 persen). Alokasi belanja ini mencakup : Belanja Operasi : Rp1,713 triliun, Belanja Modal : Rp127,97 miliar (untuk pembangunan infrastruktur jalan, gedung, dan pengadaan peralatan), Belanja Tidak Terduga : Rp3,5 miliar, dan Belanja Transfer : Rp199,34 miliar.
Postur anggaran tersebut juga dilengkapi dengan pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp. 1 miliar. (TN - 03/Advetorial)

COMMENTS