KOTA BIMA, TUPA NEWS.— Sejumlah pimpinan Taman Kanak-Kanak (TK) negeri dan swasta di Kota Bima menyampaikan keluhan terkait kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima melalui Bidang PAUD dan PNF.
Keluhan tersebut mencakup dua persoalan utama, yakni kewajiban penggunaan aplikasi berbasis Google Maps untuk laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta dugaan tindakan tidak etis dari seorang oknum pegawai.
Berdasarkan keterangan sejumlah Kepala TK yang disampaikan kepada wartawan pada Sabtu (07/11/2026), kebijakan pelaporan SPJ yang mewajibkan penggunaan aplikasi Google Maps untuk mencatat setiap belanja dan pengeluaran sangat memberatkan pihak sekolah, karena dana BOSP/BOP dicairkan setiap enam bulan sekali (dua kali dalam setahun).
Para kepala sekolah menjelaskan bahwa selama ini mereka sering menggunakan dana pendapatan tidak terikat milik sekolah terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan kebutuhan operasional. Ketika dana BOSP atau BOP cair, dana talangan tersebut baru dikembalikan.
Namun, sistem baru ini menimbulkan kendala di lapangan, seperti kendala Foto Toko. Pasalnya selama ini, belanja menggunakan dana tidak terikat dilakukan tanpa kewajiban mengambil foto di toko pada saat transaksi. Ketika pencairan BOSP/BOP dilakukan, pihak sekolah terkadang kesulitan atau dilarang oleh pemilik toko untuk mengambil foto karena transaksi sudah berlalu, sementara aturan baru mewajibkan foto diambil tepat pada saat berbelanja.
Selain persoalan teknis administrasi, para kepala sekolah dan tenaga pendidik (tendik) juga mengeluhkan sikap seorang oknum pegawai di Bidang PAUD dan PNF berinisial "UL".
Oknum tersebut diduga kerap melontarkan bahasa yang tidak sopan, bahkan menggunakan kata-kata kasar ("bahasa kebun binatang"), saat memimpin atau menghadiri rapat bersama para kepala sekolah dan guru TK.
Salah satu insiden yang disorot terjadi ketika seorang tenaga pendidik terlambat menghadiri rapat. Ucapan tidak senonoh tersebut dilontarkan di muka umum. "Seharusnya lontaran kata-kata tidak senonoh itu tidak disampaikan di muka umum, dan hal ini dapat mencederai dunia pendidikan," ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD dan PNF Dikpora Kota Bima, Rusdin, S.Sos., pada media ini Senin (09/11/2026) memberikan klarifikasi saat ditemui di Kantor Dinas Dikpora Kota Bima Katanya, Terkait SPJ Aplikasi Google Maps, Rusdin menjelaskan bahwa pada 5 November 2026 pihaknya telah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) RAKS di Ruang Rapat Dikpora yang dihadiri oleh seluruh bendahara sekolah, baik TK negeri maupun swasta.
Menurutnya, penggunaan aplikasi tersebut merupakan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memastikan pertanggungjawaban dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN menjadi lebih terbuka dan akuntabel.
Sementara terkait dugaan tindakan oknum "UL", Rusdin menyatakan akan segera mengambil tindakan tegas berupa pemeriksaan dan teguran secara internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali, janji Rusdin pada wartawan ini. (TN - 01)
COMMENTS