Kepala Daerah Se NTB Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan dengan BPKP

Walikota Aji Lutfi (Kiri) dan Bupati Umi Dinda (kanan)  saat ikuti rakor di Mataram Selasa (25/052021).

Mataram, Tupa News.- Sejumlah Kepala Daerah Se Nusa Tenggara Barat hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Nusa Tenggara Barat. Nampak dua orang kepala daerah Bima ikut hadir yakni, Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE dan Bupati Bima, Hj Indah Dhamyanti Putri, SE di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB,Selasa (25/05/2021).

Dalam sambutannya, Gubenur NTB melalui Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, komunikasi sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah. di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi Pemerintah Provinsi NTB, BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB masih tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif. Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta BPKP dapat tetap kuat.

"Komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah, sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan," ujar Wagub NTB Rohmi.

Dengan upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas laporan keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020. Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Begitu juga dengan kabupaten/kota yang meraih WTP berkali-kali. “Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik," tambahnya.

Wagub Rohmi juga mengapresiasi seluruh kepada daerah (Bupati dan Walikota) yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien Corona sampai 100 persen.

Ummi Rohmi menyebut, pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata, baik itu sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

Sementara itu dalam sambuatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi dan siap berkolaborasi menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB. "Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan, sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK yang didukung oleh BPKP dalam memastikan dan membantu pimpinan daerah menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalisasi penyimpangan dalam pelaksanaan. Untuk mewujudkan upaya itu, perlu pengawalan bersama aparat terkait, sehingga diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rakor yang dirangkaikan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber, di antaranya, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan potensi dan indikasi terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Disampaikan, perencanaan dan penganggaran APBD merupakan dua dari titik titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian dan pengaturan jatah proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Adapun Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam pembinaan dan pengawasan APIP daerah. Elfin Elyas menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi enam aspek, yaitu aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

Sementara pada kesempatan lainnya, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dra. Dessy Adin menjelaskan tentang pengawasan dalam mengawal pencapaian tujuan pembangunan strategis Pemda di Provinsi NTB. Dessy Adin mengingatkan akan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah. “Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial,” bebernyanya. (TN – 03)

Wagub NTB dan Kepala Daerah Se NTB foto bersama usai rakor.