Abdul Mu'ti dan Komisi X Resmikan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS)

NASIONAL, TUPA NEWS.- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) ,  Prof. Abdul Mu'ti, bersama Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, resmi meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah (PKS) pada Senin (23/06/2025) di kantor Kemendikdasmen - Jakarta. Acara ini dihadiri oleh guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan se-Jabodetabek.

Program Kepemimpinan Sekolah diselenggarakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas serta mutu kepemimpinan di lingkungan sekolah. Inisiatif ini ditujukan untuk membekali para calon kepala sekolah dengan kemampuan kepemimpinan yang kuat dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Selain itu,  program ini merupakan dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah di Tanah Air.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menegaskan program ini merupakan bagian dari transformasi besar di bidang manajemen sekolah. Aturan ini sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025. "Ini merupakan bagian dari upaya kami untuk melakukan tranformasi peningkatan kualitas kemepimpinan sekolah. Baik untuk para kepala sekolah, pengawas, maupun tenaga kependidikan," kata Mu’ti.

Hal yang sama disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru Nunuk Suryani. Bahwa, peluncuran PKS ini didasarkan beberapa latar belakang. Diantaranya revolusi industry 5.0 yang menuntut SDM kritis, kreatif, komunikatif, inovatif, dan melek teknologi. Selain itu, lanjutnya, pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk SDM unggul untuk menghadapi perubahan zaman.

"Kepala sekolah, guru, pengawas, dan tenaga pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan proses belajar mengajar yang bermutu. Kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, visioner, dan transformatif," ujarnya.

Lanjut Nunuk Suryani, desain program ini disusun secara menyeluruh dan komprehensif, terintegrasi, dengan fokus pada tiga kelompok sasaran utama. Yaitu calon kepala sekolah, pengawas, hingga tenaga kependidikannya.

Nunuk juga mengatakan, program ini juga mendukung astacita keempat Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. "Program ini memastikan bahwa penugasan kepala sekolah dan pengawas dilakukan secara meritokrasi, akutabel, dan kolaboratif," katanya.

Selain itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah (13:10) didorong menjadi agen transformasi pendidikan yang inklusif dan adaptif, memimpin proses pembelajaran secara efektif. Serta mendorong terciptanya kepemimpinan sekolah yang inovatif melalui pelibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan, tambahnya.

Tujuan dari PKS sendiri untuk menyiapkan bakal calon kepala sekolah dam bakal calon pengawas sekolah. Selain itu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan pengawas, serta mengembangkan kapasitas kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan.

Sementara Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, berharap kebijakan ini bisa segera direspons oleh kepala daerah melalui percepatan pengangkatan kepala sekolah dengan peraturan baru yang ada, sehingga tidak terjadi kekosongan. "Bersama kita dorong terciptanya tata kelola satuan pendidikan yang berkualitas, inklusif, adaptif, dan berkeadilan melalui Program Kepemimpinan Sekolah," singkat Duta Fraksi Partai Golkar ini. (***)