SEMARANG, TUPA NEWS.- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M. IP menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/05/2026).
Rapat kerja tersebut menghasilkan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antarprovinsi anggota, untuk memperkuat konektivitas wilayah, kemandirian pangan, dan transisi energi, sebagai respons terhadap tantangan global.
Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya peran wilayah anggota FKD MPU yang memiliki populasi sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. “Oleh sebab itu, saya berharap forum ini bisa menghasilkan berbagai langkah konkret, inovasi, dan kerja sama yang mampu mendukung pembangunan. Bapak Presiden telah menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan kita. Saya meminta seluruh anggota MPU menjadikan hal tersebut sebagai program prioritas,” tegas Wapres.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj. Indah Damayanti Putri, memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, khususnya melalui penguatan konektivitas kawasan Bali-Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT.
Wagub menjelaskan, NTB memiliki surplus sejumlah komoditas pangan strategis yang siap mendukung kebutuhan daerah lain. Selain itu, NTB juga terus mendorong penguatan investasi, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. “Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian besar kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami. Tadi kami juga mendengar DIY masih kekurangan, insyaallah NTB siap membantu suplai,” ujar Wagub.
Di sektor energi, Wagub menyampaikan kesiapan NTB dalam mendukung transisi energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral yang diharapkan segera beroperasi optimal.
Ia menegaskan, kerja sama antardaerah harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur, tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata. “Pasca penandatanganan MoU di NTB dan Perjanjian Kerjasama di NTT, kami melibatkan sejumlah akademisi, khususnya perguruan tinggi negeri di masing-masing provinsi, untuk memetakan kembali potensi tambang dan energi terbarukan yang dimiliki kawasan Bali-Nusra,” jelasnya.
Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto. Ia menilai kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT merupakan model kolaborasi antardaerah yang baik dan perlu diperkuat dengan target yang lebih terukur. “Kerja sama regional Bali, NTB, dan NTT ini sangat bagus. Saya ingin mendengar bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan kampus dan peneliti untuk menghasilkan inovasi yang lebih terukur. Jadi tidak berhenti pada MoU, tetapi ada angka, baseline, target energi terbarukan, hingga output yang jelas,” ujar Bima Arya.
Rapat kerja FKD MPU 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan gubernur dari seluruh provinsi anggota FKD MPU.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub NTB turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Lalu Moh. Faozal, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata, Kepala Dinas PMPTSP NTB Irnadi Kusuma, serta Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin. (TN - 03)
COMMENTS