 |
| Ket Foto : Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih saat menyerahkan LHP Pemkot Bima ke BPK RI Perwakilan NTB Foto Ist. |
Kegiatan tersebut dihadiri bersama Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi dan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” ujar Syamsurih.
Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Suparwadi yang terus konsisten mengawal tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi NTB.
Menurutnya, kehadiran BPK tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima turut menyoroti keberhasilan sejumlah daerah di NTB yang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. “Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi cerminan dari kerja keras, kedisiplinan birokrasi, komitmen kepala daerah, serta kuatnya sistem pengawasan dan pengelolaan pemerintahan yang baik,” katanya.
Meski Kota Bima belum memperoleh penghargaan tersebut tahun ini, Syamsurih menegaskan bahwa hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kota Bima dan DPRD untuk terus melakukan pembenahan. “Saya bersama Walikota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah,” tegasnya.
Ia menambahkan, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani.
Momentum penyerahan LHP BPK tahun ini, lanjutnya, menjadi titik tolak untuk memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional dan akuntabel.
Ketua DPRD Kota Bima juga menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan penuh dari BPK RI, Kota Bima ke depan mampu menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (TN - 03/Advetorial)
COMMENTS