 |
| Abdul Rauf Anggota DPRD Propinsi Fraksi Demokrat Dapil VI (Bima - Dompu). |
BIMA, TUPA NEWS.– Kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Bima mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Abdul Rauf, ST., MM. Keluhan tersebut tidak hanya disampaikan masyarakat saat kegiatan reses, tetapi juga melalui berbagai pengaduan yang masuk secara langsung melalui pesan pribadi (inbox).
Menurut Abdul Rauf, persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan gas subsidi sesuai harga het 18 ribu, ini telah menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam beberapa pekan terakhir. Masyarakat mengeluhkan ketersediaan gas yang sering langka di tingkat pengecer, bahkan harga jualnya kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Harga jual antar 30 - 50 ribu rupiah.
“Masyarakat di berbagai desa dan kelurahan yang saya kunjungi saat reses mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas Elpiji 3 kilogram. Keluhan yang sama juga banyak saya terima melalui inbox dan komunikasi langsung dari masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian serius,” ujar Abdul Rauf Duta Partai Demokrat ini.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Abdul Rauf mengaku telah melakukan koordinasi dengan Gubernur NTB untuk meminta agar persoalan kelangkaan Elpiji segera diatensi oleh pemerintah provinsi bersama pihak terkait. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur NTB yang langsung melakukan koordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga sekitar dua minggu lalu. “Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons dengan sangat baik. Beliau bahkan telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga untuk memastikan kondisi ketersediaan stok,” jelasnya.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Gubernur NTB mendapatkan penjelasan bahwa tidak terdapat pengurangan kuota Elpiji subsidi untuk wilayah NTB. Dengan demikian, persoalan yang terjadi diduga lebih banyak berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan distribusi di tingkat lapangan. “Pak Gubernur menjamin bahwa tidak ada pengurangan kuota gas Elpiji untuk daerah kita. Artinya, masalah yang perlu dibenahi adalah distribusinya agar benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak,” tambah Abdul Rauf dalam press releasenya yang diterima media ini Rabu (10/06/2026) pagi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi Elpiji subsidi, mulai dari agen hingga pangkalan. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah terjadinya penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan. “Kita mendorong kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk aktif melakukan pengawasan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib. Pemerintah daerah harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Abdul Rauf berharap seluruh pihak terkait dapat bersinergi mencari solusi agar pasokan Elpiji subsidi kembali normal dan mudah diperoleh masyarakat, terutama kalangan rumah tangga miskin, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat yang memang menjadi sasaran program subsidi pemerintah. (TN - 03)
COMMENTS