Ada Praktik Jual Beli Buku Mapel di Lingkungan SMPN 4 Kota Bima

Foto ilustrasi. Sumber geogle.

KOTA BIMA, TUPA NEWS.— Sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) pada Permendikdasmen Nomor 8 tahun 2025, didalamnya terdapat penjelasan tentang ketentuan penggunaan Dana BOSP Reguler untuk Tahun Anggaran 2026 yaitu diantaranya Pengadaan Buku minimal 10% total pagu alokasi dalam satu tahun anggaran, dari komponen pengembangan perpustakaan.

Namun hal itu bertentangan dengan praktik jual beli buku paket Mata Pelajaran (Mapel) di sekolah SMP Negeri 4 Kota Bima. Pasalnya, jual beli buku Mapel disekolah tersebut dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid, yakni kewajiban pembelian paket buku Mapel Informatika diantaranya bagi Kelas 9 dengan harga mencapai Rp. 70 ribu per buku dan itu-pun masih ada 2 buku Mapel lagi menyusul katanya. "Tentu hal ini kami nilai sangat membebani ekonomi keluarga, selain itu patut dipertanyakan juga. Dikemanakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pengadaan buku minimal 10 porsen tersebut," ucap wali murid pada wartawan ini Kamis (06/08/2026) pagi di kediamannya di Kelurahan Rabangodu Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, kewajiban membeli buku tersebut diedarkan kepada para siswa oleh oknum guru dari mapel terkait. Diduga kuat dengan mengarahkan agar siswa membeli buku penunjang dengan cara bekerja sama langsung dengan penerbit buku tertentu maupun mempromosikan buku tersebut dengan iming-iming ada free (bagi keuntungan) hasil jualan beli buku kepada siswa-siswi yang diperuntukkan bagi oknum guru yang sukses menjual buku dimaksud.

Hingga berita ini dirilis, belum ada informasi maupun isu adanya dugaan mengarah ke intimidasi berupa ancaman pengurangan nilai atau tugas bagi siswa-siswi yang tidak melakukan pembelian buku dari jalur yang diarahkan tersebut.

Sementara berdasarkan aturan yang berlaku, praktik ini melanggar regulasi :

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181, pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran, LKS, maupun seragam di satuan pendidikan.
Kebutuhan buku sekolah semestinya sudah terakomodasi melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan
Komersialisasi pendidikan dalam bentuk penjualan buku wajib di sekolah negeri mencederai prinsip layanan pendidikan yang adil dan terjangkau.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 4 Kota Bima Syarifuddin, M. Pd pada sejumlah wartawan Sabtu (08/08/2026) siang diruang kerjanya membantah informasi itu dan tidak benar sekolah maupun guru disini terlibat jual beli buku Mapel seperti yang di isukan tersebut.

Foto Syarifuddin (Kepala SMPN 4 Kota Bima), saat pelepasan siswa-siswi Kelas IX Tahun Pelajaran 2025/2026 lalu.

Namun yang benar adalah jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan itu-pun tidak dipaksakan hanya bagi yang mau saja dengan harga Rp. 12 ribu per LKS bagi seluruh mapel, seperti kelas 9 ada 12 Mapel. Kami juga menyarankan LKS ini bisa di foto copy perbanyak oleh siswa yang tidak mampu membelinya. "Kami sepakat dengan seluruh guru disini tidak mau terlibat dalam praktik jual beli buku Mapel yang hanya meraip keuntungan saja yang notabenenya dapat merusak citra guru dan nama sekolah tentunnya," ujarnya.

Ustadz Syarif biasa disapa Syarifuddin ini juga membenarkan ada pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima yang turun disekolah kemarin (tanpa menjelaskan harinya, apakah Hari Kamis atau Jum'at). "Ya dinas turun kroscek terkait isu jual beli buku mapel diisukan tersebut. Setelah ada laporan dari orang tua siswa Kelas 9," kata Syarif.

Syarif juga menyesalkan simpang siur isu dimaksud, sebenarnya wali murid lebih elok datang langsung keruang kerjanya untuk melaporkan hal tersebut, agar bisa dicarikan solusinya. Tapi isu ini kenapa berhembus di luar sekolah (di dinas maupun media massa), sehingga meluas. "Ruang saya terbuka untuk wali murid yang ingin menyampaikan hal negatif bagi sekolah ini, agar sekolah kami bisa berbenah," tutupnya.

Hingga berita ini tayang, tanggapan dari Dinas Dikpora tentang regulasi pengadaan buku dimaksud, belum memberikan keterangan resmi terkait berita jual beli paket buku ini. (TN - 01)