 |
| Pemkot Bima hasil laporan keuangan Tahun 2020. Walikota HML didampingi Ketua DPRD Kobi (tengah) didampingi Sekda, Inspektur dan Kepala BPKAD di Aula Kantor Walikota Bima Senin (10/052021). |
Kota Bima, Tupa News.- Lagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke tujuh kalinya secara berturut-turut. Pihak BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkot Bima Tahun 2020. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kota Bima Tahun 2020 diterima langsung Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S. Adm, di Aula Kantor Walikota Bima Senin (10/052021) secara virtual melalui video conference, pada kegiatan tersebut Walikota dan Ketua DPRD Kota Bima ikut didampingi Sekretaris Daerah H. Muhtar Landa, SH, MH, Inspektur Kota Bima H. Muhaimin, dan Kepala BPKAD Kota Bima Zainuddin.
Pemeriksaan ini berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020. Berdasarkan surat BPK Nomor 215/5/XIX.MTR/05/2021, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 150.A/LHP/XIX.MTR/05/2021 dan 150.B/LHP/XIX.MTR/05/2021 masing-masing tertanggal 07 Mei 2021, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, dalam sambutannya bersyukur karena kembali Pemerintah Kota Bima dapat mempertahankan capaian opini (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut. “Terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTB atas diserahkan opini WTP yang sudah diberikan kepada kami,” ujar Walikota HML.
Kata HML, pencapaian dan hasil ini didapatkan pihaknya sudah melalui proses dan tahap pemeriksaan yang ketat oleh BPK. Dimana sebelumnya sejumlah laporan keuangan telah diserahkan, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Kata HML, pencapaian dan hasil ini didapatkan pihaknya sudah melalui proses dan tahap pemeriksaan yang ketat oleh BPK. Dimana sebelumnya sejumlah laporan keuangan telah diserahkan, meliputi laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
“Saya sangat yakin BPK memiliki standar yang digunakan secara tetap dalam undang-undang keuangan negara yang disebut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN),” puji Walikota Bima.
H. Muhammad Lutfi, berharap manajemen pengelolaan keuangan Kota Bima dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akan semakin baik, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika kewajaran. “Saya berharap BPK RI perwakilan Provinsi NTB untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemerintah Kota Bima,” pintahnya. (TN - 03)
H. Muhammad Lutfi, berharap manajemen pengelolaan keuangan Kota Bima dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akan semakin baik, akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika kewajaran. “Saya berharap BPK RI perwakilan Provinsi NTB untuk senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemerintah Kota Bima,” pintahnya. (TN - 03)
COMMENTS