Kota Bima Daerah Ke-6 Masterplan Perhutanan Sosial

Sekda H. Mukhtar saat wakili Walikota Bima pada kegiatan lokakarya Masterplan Perhutanan Sosial yang berlangsung selama 4 hari, di Hotel Mutmainah, Senin (07/08/2023). 

KOTA BIMA, TUPA NEWS.-  Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana, Walikota Bima dalam hal ini di wakili oleh Sekda, dengan penuh semangat menyambut pelaksanaan lokakarya penyusunan Masterplan Integrated area development (IAD) berbasis mitigasi bencana yang dilaksanakan di Hotel Mutmainah, Senin (07/08/2023).

Lokakarya tersebut turut dihadiri juga oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga penelitian, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan para ahli dalam bidang kehutanan dan mitigasi bencana.

Acara ini dimulai dengan sambutan hangat dari Sekda Kota Bima yang di dampingi oleh Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kalak BPBD, Kadis Pertanian, Camat Rasanae Timur, Camat Mpunda, Camat Asakota, Lurah Matakando dan Lurah Ule.

Dalam sambutannya, Sekda Drs. H. Mukhtar, MH, menyampaikan keyakinannya bahwa rencana pembangunan dengan mitigasi bencana adalah langkah yang sangat penting bagi Kota Bima, mengingat wilayah ini memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam. "Kita tidak bisa mengabaikan resiko bencana dalam merencanakan pembangunan, dengan melibatkan aspek mitigasi bencana dalam Masterplan IAD, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi warga kita," ujarnya.

Perhutanan sosial merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional dalam rangka pengelolaan hutan untuk menigkatkan kesejahteraan mayarakat ,menjaga kelestarian lingkungan dan dinamika sosial.

Dirinya juga mengatakan terkait kebijakan perhutanan sosial pemerintah, untuk pertama kalinya perhutanan sosial ini masuk dalam undang-undang cipta kerja, sehingga menjadi program strategis yang harus pemerintah wujudkan, selain itu baru-baru ini telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial. "Mari kita wujudkan, karena tidak semua daerah memiliki masterplan ini, dan baru 5 daerah yang mempunyai masterplan di Indonesia kalau proyek ini terwujud maka Kabupaten/Kota Bima menjadi yang ke 6 di Indonesia,” ungkapnya.

Pemerintah telah menetapkan target untuk pembelian akses kelola perhutanan sosial ini untuk nasional 12,7 juta hektar, sampai saat ini baru terwujud 5,625 juta hektar, dan capaian tersebut juga termaksud di Kabupaten dan Kota Bima.

Lokakarya penyusunan Masterplan IAD ini dijadwalkan akan berlangsung selama empat hari, dimana setiap sesi akan melibatkan diskusi mendalam, analisis potensi wilayah, serta identifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam proses pembangunan.

Dalam proyek Lokakarya ini diharapkan akan menghasilkan masterplan IAD perhutanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi, yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. “Dengan semangat kolaborasi yang tinggi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, harapan saya selaku Sekda dan mewakili Wali Kota Bima, adalah bahwa Kabupaten/Kota Bima akan menjadi contoh inspiratif bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan mitigasi bencana yang efektif, Lokakarya ini diharapkan menjadi langkah pertama dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih aman, lestari, dan sejahtera bagi masyarakat Kota Bima,” tutupnya. (TN - 03)