Eks Kapus Mpunda Berprestasi, Tapi Nonjob : Ada Apa Dengan Walikota.?

Kapus Mpunda Rita saat menerima penghargaan dari Pemkot Bima Tahun 2024 atas prestasinya, yang saat itu diserahkan Pj Sekda Supratman.

KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Ternyata tidak hanya saja jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH pada prosesi pelantikan harus terpental, yakni dijadikan Staf Ahli oleh Walikota Bima H. A. Rahman, SE. Tapi ada juga pejabat lainnya yang diduga jabatannya non job dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator dan jabatan fungsional Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. 

Pelantikan perdana di era kepemimpinan Man - Feri (MARI) ini kurang lebih 6 bulan sejak di lantik Presiden Prabowo Subianto 20 Februari 2025 lalu. Terdapat seorang ASN dibidang Tenaga Kesehatan (Nakes) dilengserkan dari jabatan awalnya (Non job), dia adalah Rita Astuti, S.Kep., Ners., M.Kes sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas (Kapus) Mpunda dan dieksekusi menjadi staf biasa di Puskesmas RasanaE Timur sebagai perawat ahli madya.

Hal itu terbukti pada pelantikan yang terjadi Pada Rabu 27 Agustus 2025, 

sesuai SK Walikota Bima Nomor : 800.1.3.3/6044/BKPSDM/VIII/2025 Tentang : Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan kepala puskesmas dan jabatan fungsional di lingkungan Pemkot Bima.

Kini, eks Kapus Mpunda Rita Astuti dimutasi menjadi staf ahli keperawatan tanpa penjelasan yang jelas, meskipun memiliki rekam jejak dan prestasi yang gemilang. Diketahui juga Rita pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Paruga, kemudian dimutasi menjadi Kepala Puskesmas Mpunda. 

Kata, Rita Astuti Megister Kesehatan ini, dengan posisi dirinya di nonjobkan tersebut, mempertanyakan apa kesalahan dirinya sehingga dari jabatan kapus menjadi staf biasa. Dirinya merasa tidak pernah menerima hukuman maupun sanksi sebagai ASN, baik ringan, sedang dan berat. Apalagi terjerat hukuman perdata maupun hukuman murni secara perundang-undangan yang berlaku di Republik ini, dirinya-pun tidak pernah terjerat (tersangkut) dalam politik praktis. "Nah, dari penjabaran saya di atas, ada buktinya ngak. Kalaupun ada kesalahan saya yang melanggar aturan ASN, seharusnya dipanggil dong, baik secara lisan atau tertulis. Tapi ini saya langsung diturunkan dari jabatan kapus ke staf tanpa sebab," ujarnya pada sejumlah awak media, saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Kelurahan Mande Kamis (28/08/2025) sore.

Lanjutnya, selama masa kepemimpinannya di Puskesmas Mpunda tercatat mengapai sejumlah prestasi yang membanggakan, termasuk meraih predikat Puskesmas Terbaik Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, serta meraih penghargaan Inovasi Tingkat Nasional Tahun 2024 dari 10 besar nominasi.

Alhasilnya, Puskesmas Mpunda turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 20 Miliar untuk Kota Bima.  Rp. 20 Miliar tersebut merupakan hasil bonus (hadiah) atas inovasi yang diraih puskesmas yang dipimpinnya tersebut. Selain itu, juga Puskesmas Mpunda dinobatkan sebagai salah satu Puskesmas terbersih di antara 44 OPD di Kota Bima. Selanjutnya juga Puskesmas Mpunda sebagai Pelayanan BPJS Terbaik se Pulau Sumbawa. "Dimana pernyataan kepala daerah ini (Walikota, red) bahwa jabatan itu diraih atas prestasi dan kinerja," tegasnya.

Tentunya mutasi dan keputusan non-job ini dinilai sangat tidak berdasar, mengingat latar belakang pendidikan Rita yang mumpuni dan kepemimpinannya yang sudah terbukti. Lebih mengejutkan lagi, status pangkat/golongannya yang telah mencapai IV/B, setara dengan jabatan pimpinan OPD (Kepala Dinas), dan hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam proses mutasi dimaksud.

Sementara dalam sambutan Walikota Bima H. A. Rahman, SE dalam pelantikan tersebut, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini bukanlah urusan suka atau tidak suka, apalagi dipengaruhi kepentingan politik. "Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, dan setiap ASN merupakan abdi negara yang siap ditempatkan di manapun demi kepentingan organisasi," tegas Walikota H. Man Rabu lalu.

Walikota juga mengajak, mari jadikan momentum ini sebagai awal penyegaran birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih bersih, indah, sehat, dan asri (BISA). Selain itu, pemerintah juga berharap lahir inovasi, percepatan program prioritas, dan terciptanya birokrasi yang semakin bersih, efektif, serta berpihak kepada kepentingan rakyat, singkat H. Man. (TN - 01)