 |
| Foto ilustrasi tugas Operator Sekolah saat verval data siswa maupun data penting sekolah. |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Menyimak permasalah yang terjadi di SDN 19 Rabangodu Utara Kota Bima diketemukan 6 orang siswa Kelas 6 tidak dapat mengikuti TKA (Tes Kemampuan Akademik) ke-6 siswa ini dapat dirincikan sebagai berikut ; 1 orang pindahan dan 5 siswa lainnya asli murid dari SDN 19 Rabangodu Utara dan patut diduga ke-5 siswa ini tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sehingga tidak terkoneksi dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang bersumber dari pusat. Pertanyaannya..?, apakah ada “Kendala”, atau mungkin ada “Kelalaian”, atau bahkan hingga minimnya “Suport” (dukungan) anggaran.
Terkait kendala pasti komplit ketika dibahas, diiantaranya prosesi TKA berbasis digital pasti mengalami ganguan jaringan dan kesiapan peserta TKA (Siswa, red) itu sendiri. Sedangkan kelalaian maka akan tertuju pada diri pimpinan satuan pendidikan (Kepala sekolah) dan Operator Sekolah (Ops), sedangkan support anggaran akan menggarah bagi kesejaheraan bagi tenaga Ops khususnya.
Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih panjangan, kita harus bedakan apa itu NIS dan NISN. Perbedaan utama NIS dan NISN terletak pada cakupan dan masa berlakunya. NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) adalah kode identifikasi nasional (10 digit) dari Kemendikdasmen yang berlaku permanen di seluruh Indonesia, sedangkan NIS (Nomor Induk Siswa) adalah nomor lokal yang diberikan sekolah dan hanya berlaku di sekolah tersebut. “NISN diterbitkan oleh Kemendikdasmen RI (pusat), sementara NIS diterbitkan oleh masing-masing sekolah”.
Selanjutnya, apasih tugas-tugas sebagai Kepala Sekolah, dapat dirilis dalam garis besarnya seperti : fungsi manajerial, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi dukungan, dan fungsi sosial serta seorang kepala sekolah harus paham tentang manajemen dan tata kelola sekolah yang berbasis Good School Governance (GSG).
Sedangkan operator sebagai pengelola utama yang mengatur berbagai data siswa, menyusun berbagai laporan, serta merawat system informasi yang digunakan sekolah. Selain itu, operator sekolah juga adalah orang yang ditugaskan pada bagian input data sekolah untuk dikirimkan secara online ke server pusat.
Pada dasarnya operator sekolah juga turut berperan penting dalam membantu pekerjaan kepala sekolah. Pekerjaan seperti ; pendataan dan hal-hal yang berkaitan dengan data sekolah, mulai dari pengerjaan aplikasi online. Data yang di input oleh operator sekolah merupakan acuan bagi kebijakan pendidikan, termasuk didalamnya data tentang pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Kartu Indonesia Pintar (KIP), verifikasi dan validasi peserta didik dan sebagainya.
Berikut uraian 11 tugas pokok sebagai seorang operator sekolah yakni ; (1) mengurus dapodik, (2) pemetaan mutu pendidikan, (3) Program Indonesia Pintar, (4) Standar Pelayanan Minimal, (5) Laporan Individu, (6) input data calon peserta Ujian Nasional, (7) kartu investasi barang, (8) verifikasi dan validasi peserta didik, (9) program sekolah kita, (10) tata usaha sekolah, dan (11) membantu tugas bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dapat dijabarkan terkait kasus Dapodik yang menerpa SDN 19 Rabangodu Utara saat ini menjadi pelajaran berharga dan tentunya bisa jadi ada kejadian yang sama seperti yang dialami SDN 19 kota Bima ini disekolah lainnya, cuman belum terungkap (Diekspos). Nah, terkait setiap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) setiap tahunnya sekolah memiliki panitia penyelanggaranya, termaksud Ops dilibatkan dalam kegiatan SPMB tersebut. Setiap peserta (Calon siswa baru) akan sodorkan blangko (Kertas) berupa formulir pendaftaran (data diri siswa). Dalam blangko tersebut, calon siswa baru diminta untuk mengisi data diri mulai dari nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, Nomor Induk Penduduk (NIK), hingga diminta menuliskan jarak yang ditempuh dari rumah (tempat tinggal hingga kesekolah dan menggunakan apa (jalan kaki atau memakai kendaraan).
Jadi seluruh data mentah tersebut akan di-upload oleh operator sekolah untuk dimasukan dalam system (Dapodik), ketika siswa ini sebelumnya tamatan dari sekolah usia dini (TK) maka yang bersangkutan sudah memiliki NISN sebelumnya dan pasti akan terkoneksi ke dapodik sekolah dasar yang dipilihnya itu. Pertanyaannya, apakah siswa yang tidak bisa terkoneksi di TKA tersebut, adalah tamatan dari sekolah taman kanak-kanak (TK dan sejenisnya). Selain itu, setiap semester (6 bulan sekali) atau dua tahun sekali para siswa ini mendapatkan rapot dari wali kelasnya masing-masing. Jadi apakah wali murid dimaksud mencek rapot putra-putrinya atau minimal cek, apakah anak-anaknya memiliki NIS dan NISN sebelum dirinya (wali murid) tanda tangan rapot dimaksud.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, untuk penganggaran bagi tenaga operator di Kota Bima dapat dijelaskan bersumber dari dua. Pertama, bersumber dari dana BOS Reguler dan kedua bersumber dari Dinas Dikpora Kota Bima. Dari dana BOS sesuai Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 (Juknis BOSP terbaru), menjelaskan bahwa batas maksimal honor bulanan (termaksud operator) dibatasi maksimal 20 porsen untuk sekolah negeri dan 40 porsen untuk sekolah swasta dari total pagu BOSP Reguler. “Jadi dalam juknis BOSP terbaru itu, hanya diperuntukkan bagi Ops berstatus Non-ASN saja, ketika Ops itu berstatus ASN (P3K dan PW) maka tidak bisa dibayarkan. Sementara insentif dari Dikpora untuk para tenaga Ops ini hanya dinilaikan Rp. 50 ribu/bulan yang dicairkan sekali setahun atau Rp. 600 Ribu setahun. Pertanyaannya lagi, apakah di Tahun 2026 ini, OPD Dikpora masih melakukan pembayaran untuk Desember mendatang”.
Menutup penulisan ini, penulis sedikit dapat merangkulkan bahwa dibalik peristiwa yang di alami SDN 19 Rabangodu Utara ini menjadi bahan referensi bagi kita semua, khusus di dunia pendidikan bahwa kerjasama semua dari pihak terkait (stakeholders) mulai dari panitia penerimaan murid baru, tenaga usaha, guru kelas, operator, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dinas dan masyarakat (orang tua siswa) sangat diharapkan. Pasalnya, infomasi terupdate (terbaru) bahwa para siswa tersebut telah memiliki NISN dan hal itu terbukti ketika salah seorang Ops dari sekolah lain cek nomor NISN salah satu siswa di SDN 19 Rabangodu Utara ternyata ada dan terbaca di aplikasi dapodik.
Informasi selanjutnya, bahwa kegagalan ke-6 siswa SDN 19 Rabangodu Utara tidak terkafer di TKA akibat NISN, kini berlanjut ke meja hukum (dilaporkan ke polisi). Nah, apabila hal ini disidik oleh pihak APH, maka yang terlibat dari awal penerimaan calon siswa ketika ke-5 siswa ini duduk di Kelas 1 pasti akan dimintai keterangannya juga terkait pergantian kepala sekolah dari yang satu ke yang lainnya.
Berbuntut dari kejadian ini, Walikota Bima langsung turun tangan dan mengelar pertemuan secara khusus diruang kerjanya pada Senin (06/04/2026) dengan menghadirkan orang tua siswa, pihak sekolah (eks kepala sekolah, kepala sekolah terbaru) dan operator sekolah maupun pihak terkait lainnya. Selain itu, langkah serius yang diambil oleh Pemkot Bima, juga memerintahkan Kepala Dikpora Kota Bima Drs. H. Mahfud, M. Pd dan Kasi PTK Bidang Dikdas Saprijal, SE menuju Jakarta menghadap Kemendikdasmen RI terkait hal tersebut dan informasinya sudah ada angin segar dan hingga berita ini dirilis, pihak Dikpora Kota Bima belum mengeluarkan press rilisnya terhadap hasil jabawan dari Kemendikdasmen tersebut.
Semoga Dikpora Kota Bima menggarkan kembali untuk insentif operator SD/SMP se Kota Bima, atau minimalnya ada kenaikan. Jika perlu, ada keberpihakan Pemeintah Pusat melalui Kemendikdasmen untuk menganggarkan honor bulanan bagi tenaga operator (termaksud) yang berstatus ASN, agar menjadi penyemangat pekerjaan Ops. Pasalnya, Ops bisa di bilang nyawanya bagi sekolah, karena selain input data siswa-siswi yang bersangkutan juga yang mengakomodir kebutuhan bagi guru dan tenaga pendidikan (Tendik) seperti sertifikasi guru, absensi pegawai dan guru maupun yang lainnya terkait digitalisasi. (TN – 01)
COMMENTS